𝗕𝗣𝗦 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗻𝗲 𝗛𝗮𝗱𝗶𝗿𝗶 𝗙𝗞𝗣 𝗥𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗔𝘄𝗮𝗹 𝗥𝗣𝗝𝗠𝗗 𝗞𝗮𝗯𝘂𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗷𝗲𝗻𝗲 𝗧𝗮𝗵𝘂𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱-𝟮𝟬𝟮𝟵

Majene, 17 April 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene turut berpartisipasi dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.

Acara ini menghadirkan Wakil Bupati Majene. FKP tersebut juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majene, Sekretaris Daerah Kabupaten Majene, Kepala Bapperinda Provinsi Sulawesi Barat, Komandan Distrik Militer Majene, perwakilan Pengadilan Agama Majene, perwakilan Pengadilan Negeri Majene, Kapolres Majene, dan perwakilan Kajari Majene. Turut hadir pula unsur pemerintah daerah dan instansi vertikal se-Kabupaten Majene. Juga tenaga ahli penyusunan RPJMD Kabupaten Majene, staf ahli Bupati Majene, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan perguruan tinggi, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, dan para akademisi.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Dr. Andi Ritamariani, M.Pd., selaku Wakil Bupati Majene. Dalam pembukaannya, Rita menjelaskan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan masukan dan memastikan arah pembangunan jangka menengah daerah sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rancangan awal RPJMD oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Majene yang diwakili oleh Kepala Bidang Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD) Bappeda, Fakhry, SE, M.Si. Kemudian penyampaian teknik penyusunan RPJMD oleh tenaga ahli penyusunan RPJMD Kabupaten Majene, Drs. Agus Salim, SE. Forum ini menjadi ajang diskusi terbuka dengan diskusi oleh berbagai elemen peerintah, instansi, dan tokoh masyarakat.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan oleh perwakilan peserta forum, disusul dengan sesi dokumentasi bersama. Kehadiran BPS Majene dalam forum ini menjadi bentuk dukungan terhadap proses perencanaan pembangunan daerah berbasis data yang inklusif dan partisipatif.